Non-Peraturan
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 21
Kemarin: 61
Bulan Ini: 764
Tahun Ini : 19048
Total Visitor: 55888
Total Hits: 936656 Hits
13 Desember 2017
.:: Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa ::. / .:: Untuk melihat tanggal penetapan peraturan silahkan klik Lihat Katalog ::.
Tupoksi

BAGIAN HUKUM 

(1)     Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  Asisten Pemerintahan.

(2)    Bagian Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan  kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi  dan informasi hukum.

(3)     Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a.       perumusan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi  dan informasi hukum;

b.        penyusunan program dan kegiatan bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi  dan informasi hukum;

c.        penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang peraturan  perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi  dan informasi hukum;

d.        pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bagian  Peraturan Perundang-undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,  Sub Bagian Dokumentasi  dan Informasi Hukum;

e.       pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang  pearturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi  dan informasi hukum;

f.        pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Perundang-undangan

(1)     Sub Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

(2)     Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksaanakan kebijakan bidang Perundang-undangan.

(3)     Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a.       penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang perundang-undangan;

b.       penyusunan rencana kegiatan bidang perundang-undangan;

c.       penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perundang-undangan;

d.       penyelenggaraan kegiatan bidang perundang-undangan

 


Rincian tugas Sub Bagian Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a.       menyusun  rencana kerja sub bagian peraturan perundang-undangan

b.       mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.

c.       mencari, menghimpun dan mengelola data informasi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.

d.       menyiapkan bahan penyusunan kebijakann dibidang peraturan perundang-undangan.

e.       menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya.

f.        menyiapkan rancangan produk hukum, seperti : Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

g.       mempersiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah.

h.       mempelajari pedoman dan petunjuk dibidang penelitian pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah.

i.        memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah

j.        menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang-undangan ;

k.       menyiapkan bahan dalam penyusunan  konsep jawaban terhadap pembahasan  rancangan peraturan daerah ;

l.        menyiapkan bahan kajian untuk keserasian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

m.      melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;

n.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

(1)     Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

(2)     Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia.

(3)     Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

a.     penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang bantuan hukum dan HAM;

b.     penyusunan rencana kegiatan bidang bantuan hukum dan HAM;

c.     Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan HAM;

d.     Penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dan HAM.

             

Rincian tugas Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

a.       merumuskan rencana kerja sub bagian bantuan hukum dan HAM;

b.       mencari, menghimpun dan mengelola data informasi yang berhubungan dengan Bantuan hukum dan HAM;

c.       menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang bantuan hukum dan HAM;

d.       menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

e.       menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata;

f.        menyiapkan bahan/petunjuk penyelesaian perkara/sengketa Pemerintah Kabupaten;

g.       memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan kepada pegawai yang tersangkut perkara kedinasan;

h.       menyiapkan bahan dalam kegiatan penyuluhan hukum dan HAM serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan Pemerintah Kabupaten;

i.        menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten  yang terlibat perkara;

j.        memantau perkembangan hukum dan HAM serta peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah;

k.       membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

l.        menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarier ;

m.      memberi saran dan pertimbangan teknis bantuan hukum dan HAM kepada atasan;

n.       mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan sub bagian bantuan hukum dan HAM sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

o.       menyiapkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM yang terkait dengan pemerintah daerah;

p.       menyiapkan bahan untuk pelayanan bantuan hukum dan HAM kepada pemerintah daerah ;

q.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.     

 

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

(1)     Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

(2)     Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang dokumentasi dan informasi hukum.

(3)     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai fungsi :

a.       penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang dokumentasi dan informasi hukum;

b.      penyusunan rencana kegiatan bidang dokumentasi dan informasi hukum;

c.       penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang dokumentasi dan informasi hukum;

d.      Penyelenggaraan kegiatan bidang dokumentasi dan informasi hukum.

  

Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai berikut :

a.       merumuskan rencana kerja sub bagian dokumentasi hukum dan informasi hukum;

b.      mengadakan evaluasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat;

c.       mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan dokumentasi hukum dan informasi hukum;

d.      menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan dokumentasi hukum;

e.       menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang dokumentasi hukum;

f.       menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi hukum dan informasi hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

g.       melakukan pencatatan termasuk data statistik dibidang peraturan perundang-undangan;

h.      menata dan memelihara keutuhan buku-buku dokumentasi hukum;

i.        menyiapkan bahan untuk pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;

j.        memperbanyak dan menyebarluaskan produk-produk hukum daerah;

k.      membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

l.        menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

m.     memberi saran dan pertimbangan teknis dokumentasi hukum dan informasi hukum kepada atasan;

n.      mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan sub bagian dokumentasi hukum dan informasi hukum sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

o.       melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat ;

p.      desiminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparatur pemerintah;

q.       melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan  tugas dan fungsinya.